Suriah Targetkan Pendapatan Baru dari BUMN

Menteri Keuangan Suriah, Yusr Barnieh, mengumumkan rencana ambisius untuk meningkatkan pendapatan negara melalui reformasi besar-besaran terhadap perusahaan milik negara. Pemerintah menargetkan lebih dari 2 miliar dolar AS per tahun dalam dua hingga tiga tahun mendatang. Langkah ini dipandang sebagai upaya penting untuk menghidupkan kembali ekonomi yang hancur akibat konflik panjang.

Dalam unggahan resmi di Facebook, Barnieh menekankan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak lagi akan dikelola secara eksklusif oleh pejabat pemerintah. Sebaliknya, dewan pengawas akan diisi oleh para ahli independen yang memiliki pengalaman luas di bidangnya. Tujuannya adalah mengurangi birokrasi dan meningkatkan efisiensi.

Rencana ini muncul di saat Suriah mulai memasuki babak baru dalam perekonomiannya. Dicabutnya sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat membuka peluang masuknya aliran dana segar. Selain itu, langkah tersebut juga dipandang dapat mempercepat normalisasi perdagangan serta memperkuat posisi Suriah di pasar global.

Meski begitu, jalan menuju pemulihan ekonomi masih penuh tantangan. Produk domestik bruto (PDB) negara itu telah menyusut lebih dari separuh sejak tahun 2010. Data menunjukkan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita jatuh drastis menjadi hanya 830 dolar AS pada 2024.

Bank Dunia memperkirakan perekonomian Suriah hanya akan tumbuh sekitar 1 persen pada tahun 2025. Angka ini jauh dari cukup untuk memperbaiki kerusakan ekonomi yang diakibatkan oleh perang selama 14 tahun. Masalah keamanan, keterbatasan likuiditas, dan minimnya bantuan asing masih menjadi penghalang besar.

Barnieh dalam pernyataannya menegaskan bahwa reformasi yang dilakukan bukan sekadar tambal sulam. Ia ingin meletakkan landasan hukum yang kokoh agar perusahaan milik negara bisa berubah dari lembaga merugi menjadi motor penggerak pembangunan.

Ia menyoroti sejumlah kelemahan lama, mulai dari korupsi, salah urus, hingga pemborosan sumber daya publik. Semua itu, katanya, harus ditinggalkan jika Suriah ingin bangkit sebagai negara dengan ekonomi yang sehat dan berdaya saing.

Menurut Barnieh, tata kelola yang baik menjadi prinsip utama dalam reformasi ini. Perusahaan akan diberi kemandirian, insentif, serta akses pada manajemen profesional. Dengan begitu, mereka diharapkan mampu tumbuh berkat pengalaman dan integritas, bukan karena kedekatan dengan penguasa.

Pernyataan itu disampaikan di sela-sela pertemuan komite yang tengah merancang kerangka kerja legislatif baru. Komite tersebut diberi mandat untuk membentuk aturan yang bisa mendukung transformasi perusahaan negara.

Barnieh menyebut tujuan utama dari kerangka hukum itu adalah menciptakan perubahan radikal. Bukan hanya memperbaiki sistem lama, tetapi juga mengubah filosofi pengelolaan perusahaan negara secara menyeluruh.

Pemerintah baru di Damaskus kini berupaya menyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, dan makroekonomi. Sinkronisasi kebijakan ini diharapkan mampu memberikan fondasi stabil bagi iklim investasi.

Selain itu, langkah untuk menarik investor asing juga mulai dijalankan. Investor dianggap penting untuk membawa teknologi, modal, serta keterampilan baru yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi Suriah.

Sejumlah janji bantuan dari negara sahabat juga tengah diupayakan untuk segera terealisasi. Dana bantuan tersebut akan diarahkan untuk sektor strategis seperti energi, transportasi, dan layanan publik.

Barnieh menegaskan bahwa perusahaan milik negara tidak boleh lagi menjadi beban, melainkan harus berubah menjadi sumber pendapatan dan pencipta lapangan kerja.

Kebijakan ini disambut hati-hati oleh para pengamat ekonomi. Sebagian melihatnya sebagai langkah maju, sementara yang lain masih meragukan kemampuan pemerintah menekan budaya korupsi yang sudah mengakar.

Meski demikian, pencabutan sanksi oleh Amerika Serikat dipandang sebagai titik balik penting. Hal itu dinilai membuka peluang bagi Suriah untuk kembali menata hubungan dagang internasional.

Namun, tanpa stabilitas keamanan, banyak pihak menilai target pendapatan 2 miliar dolar AS per tahun akan sulit dicapai. Pasalnya, konflik bersenjata di sejumlah wilayah masih menjadi hambatan utama.

Pemerintah menyadari tantangan itu dan menyatakan akan terus berupaya menciptakan iklim yang kondusif bagi bisnis. Kebijakan keamanan dan ekonomi, menurut Barnieh, harus berjalan beriringan.

Di tengah kesulitan yang dihadapi, rencana ini memberikan harapan baru bagi rakyat Suriah. Mereka menantikan hadirnya lapangan kerja, perbaikan layanan publik, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Jika berhasil, reformasi BUMN ini bisa menjadi tonggak baru dalam perjalanan Suriah menuju pemulihan penuh. Namun, jika gagal, risiko kekecewaan masyarakat bisa semakin memperdalam luka akibat perang panjang.

Barnieh menutup pesannya dengan optimisme. Ia menyatakan bahwa Suriah sedang menapaki jalan panjang menuju kemandirian ekonomi. Dengan disiplin, integritas, dan profesionalisme, pemerintah yakin bisa membalikkan keadaan demi masa depan yang lebih baik.

Daftar BUMN

BUMN di Suriah mencakup berbagai sektor strategis yang sejak lama menjadi tulang punggung ekonomi negara. Salah satu yang paling penting adalah sektor energi, terutama minyak dan gas. Sebelum perang, Suriah menghasilkan lebih dari 380 ribu barel minyak per hari, dan perusahaan milik negara seperti Syrian Petroleum Company (SPC) serta General Petroleum Corporation (GPC) mengendalikan eksplorasi, produksi, dan distribusi energi. Sektor ini mengalami kerusakan besar akibat konflik, namun pemerintah berupaya menghidupkannya kembali karena menjadi sumber devisa utama.

Selain energi, sektor industri juga banyak dikelola BUMN. Terdapat perusahaan besar seperti General Organization for Tobacco, Syrian Cement Company, dan General Organization for Cotton Ginning and Marketing. BUMN ini mengelola produksi tembakau, semen, serta pengolahan kapas yang menjadi salah satu komoditas ekspor penting Suriah. Meski sebagian fasilitas rusak akibat perang, pemerintah tetap menempatkan industri sebagai motor pemulihan ekonomi karena sektor ini berhubungan langsung dengan kebutuhan domestik maupun ekspor.

BUMN di sektor transportasi juga berperan penting, antara lain Syrian Railways (CFS – Chemins de Fer Syriens) dan Syrian Arab Airlines. Jalur kereta dan bandara menjadi tulang punggung konektivitas domestik dan internasional. Perusahaan-perusahaan ini mengalami penurunan layanan selama konflik, namun pemerintah menargetkan rehabilitasi infrastruktur transportasi untuk mendukung perdagangan serta mobilitas warga.

Di sektor layanan publik, Suriah memiliki General Establishment for Electricity Generation and Transmission, Syrian Telecommunications Establishment (STE), serta perusahaan air bersih di bawah kendali pemerintah daerah. Perusahaan-perusahaan ini menyuplai kebutuhan dasar masyarakat, meskipun masih menghadapi keterbatasan pasokan listrik dan kerusakan jaringan komunikasi akibat perang.

Selain itu, BUMN Suriah juga beroperasi di bidang perdagangan dan keuangan, misalnya melalui General Foreign Trade Organization dan bank-bank milik negara seperti Commercial Bank of Syria. Lembaga-lembaga ini berperan dalam mengatur ekspor-impor serta pembiayaan proyek nasional. Pemerintah berencana mereformasi BUMN tersebut agar lebih efisien, transparan, dan mampu menarik investasi asing, sesuai dengan visi baru Menteri Keuangan Yusr Barnieh.

Baca selengkapnya