Hiruk Pikuk Pilkadasu

Kalangan intelektual Islam dan Kristen memprihatinkan isu agama yang begitu menguat dalam Pilkadasu, apalagi sampai mengaitkannya dengan “pertarungan” antarumat beragama.

“Isu agama sungguh tidak relevan, apalagi dengan menghadapkan calon yang Muslim dengan non-Muslim,” kata Azhari Akmal Tarigan, pengajar di Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Medan kepada wartawan di Medan belum lama ini.

Terlebih, katanya, dari lima pasang calon gubernur (Cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub), dua pasang di antaranya adalah pasangan pelangi: Islam-Kristen dan Kristen-Islam.

Jadi, kata Azhari, isu agama sungguh tidak tepat dipakai dalam Pilkada Sumut. “Saya sungguh tidak bisa membayangkan, demokrasi seperti apa yang akan terjadi kalau isu agama ini dijadikan alat,” tandasnya.

Selain tidak mendidik, menurut dia, ajakan memilih dengan dasar agama hanya akan membuat masyarakat terkotak-kotak dan tidak akan mendapatkan pemimpin yang baik dan benar.

Tegasnya, tidak relevan ideologi agama diseret masuk ke dalam pemilihan gubernur ini. “Tapi, pilihlah pemimpin berdasarkan kemampuan dan komitmennya dalam memberikan hal-hal yang terbaik bagi masyarakat, seperti di bidang pendidikan dan ekonomi jangka panjang,” tandasnya.

Hal senada juga dikemukakan intelektual Kristen, Pendeta Imanuel G Munthe. Menurutnya, ajakan memilih pemimpin karena alasan agama, sama sekali tidak memberikan pembelajaran politik pada masyarakat. Sebaliknya, isu agama menjadi aksi pembodohan yang bermuara kepada perpecahan. “Umat mestinya diajak rasional, bukan membawa-bawa agama untuk urusan politik,” tandasnya.

Menurut Munthe, para elite politik semestinya memberikan pembelajaran politik melalui arahan rasional, tidak primordial, apalagi sektarian. Sehingga pemimpin yang terpilih adalah figur yang benar-benar mampu membawa daerah ini ke arah yang lebih baik.

“Elite politik seharusnya menganjurkan masyarakat memilih pemimpin berdasarkan kemampuan berdasarkan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan,” tandasnya.

Rekannya, Pendeta SP Saragih, juga mengatakan hal serupa. Dia meminta elite tidak menyesatkan masyarakat untuk kepentingan partai atau golongannya. Menurutnya, sangat tidak relevan mengaitkan pilkada dengan isu agama.

Ketua Baitul Muslimin Indonesia Sumut Anwar Noor Siregar mengatakan pilkada bukanlah pemilihan agama, tapi pilihlah gubernur yang mengerti agama dan negara.
“Karena amannya negara, membuat rakyat aman menjalankan agama,” katanya.