Politik Kurdi Iran: Dinamika dan Perjuangan Berlapis

Politik Kurdi di Iran merupakan salah satu dimensi paling kompleks dalam lanskap politik nasional negara tersebut. Kurdi merupakan minoritas etnis besar—diperkirakan antara 7 hingga 15 juta orang—yang terutama tinggal di barat laut Iran, sepanjang perbatasan dengan Irak dan Turki. 

Sejak revolusi Iran 1979, politik Kurdi di Iran kerap berhadapan dengan kebijakan sentralisasi yang kuat dari pemerintah Tehran. Meskipun Konstitusi Iran menyatakan kesetaraan bagi semua kelompok etnis, dalam praktiknya Kurdi sering menghadapi diskriminasi dalam akses layanan publik, pendidikan, dan pekerjaan. 

Rezim Iran melarang partai politik yang tidak loyal terhadap kebijakan resmi negara, sehingga banyak partai Kurdi tidak diakui secara legal. Aktivitas politik yang dianggap “melampaui batas” sering dipandang sebagai ancaman keamanan dan dibalas dengan penahanan atau tuduhan terorisme. 

Di tengah pembatasan ini, beberapa organisasi Kurdi memilih berorganisasi secara sipil. Salah satunya adalah Kurdish United Front, yang berdiri pada 2006 dan fokus pada reformasi hak minoritas melalui cara-cara damai dan konstitusional, meskipun operasinya tidak resmi. 

Organisasi ini berusaha meningkatkan kesadaran politik Kurdi serta membantu memilih perwakilan yang pro-hak minoritas di parlemen dan pemerintahan lokal Iran. Walau begitu, ruang geraknya seringkali dibatasi oleh aparat. 

Partai besar lain adalah Kurdistan Democratic Party of Iran (KDPI), yang memiliki akar sejarah panjang sejak 1945. Partai ini mengadvokasi hak politik dan budaya Kurdi serta tata negara federal sebagai bagian dari demokrasi yang lebih luas di Iran. 

KDPI pernah menjadi aktor kunci dalam pendirian Republik Mahabad pada 1946—sebuah negara Kurdi singkat yang kemudian dibubarkan. Sejak itu, partai ini menjadi simbol perjuangan nasional Kurdi meskipun basis dukungannya menurun di kalangan generasi muda. 

Selain KDPI, Komala Party of Iranian Kurdistan dibentuk pada 1969 oleh aktivis mahasiswa dan intelektual Kurdi yang mengusung sekularisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Komala kemudian terpecah menjadi beberapa faksi akibat perbedaan ideologis. 

Kelompok lain yang sering disebut dalam dinamika politik Kurdi Iran adalah Party for a Free Life in Kurdistan (PJAK), yang merupakan sayap Iran dari PKK yang berbasis di Turki. PJAK pernah terlibat konfrontasi militer dengan pihak berwenang Iran pada masa lalu. 

Pemerintah Iran memandang aktivitas PJAK dan kelompok oposisi berbasis luar negeri sebagai ancaman keamanan, sehingga sejumlah anggotanya menghadapi operasi intelijen atau serangan militer dari pasukan republik. 

Sejumlah partai Kurdi juga bersekutu dalam aliansi yang lebih luas seperti Congress of Nationalities for a Federal Iran, yang memperjuangkan penggantian sistem politik Iran dengan republik sekuler, federal, dan demokratis. 

Kurdi Iran sering bersama dengan gerakan oposisi lain, termasuk tuntutan protes sosial besar seperti gerakan nasional “Woman, Life, Freedom”, yang memuncak setelah kematian Mahsa Amini pada 2022 dan melibatkan banyak orang Kurdi. 

Namun, respon pemerintah terhadap aktivisme Kurdi tetap keras. Aktivitas politik, bahkan sekadar berkumpul atau menghadiri demonstrasi, sering diartikan sebagai afiliasi partai dan dapat mengakibatkan penahanan atau pidana berat. 

Keterlibatan Kurdi dalam gerakan nasional ini menunjukkan bahwa tuntutan mereka tidak hanya soal etnisitas, tetapi juga perubahan politik yang lebih luas, termasuk reformasi sistem pemerintahan. 

Para pemimpin partai seperti sekretaris umum PDKI dan Komala terus menekankan perlunya dialog politik yang inklusif dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi damai atas isu-isu hak sipil dan otonomi. 

Namun, karena partai-partai tersebut ilegal di dalam negeri, banyak aktivitas politik Kurdi terjadi secara tersembunyi atau di luar negeri, terutama di wilayah semi-otonom Kurdistan di Irak. 

Hubungan antara Kurdi Iran dan Kurdi regional turut mempengaruhi dinamika domestik. Dukungan diaspora dan jaringan balasan politik di Irak dan Turki sering menjadi sumber tekanan bagi Tehran. 

Diskusi di antara elite Kurdi sendiri juga terus berkembang terkait strategi terbaik—apakah fokus pada federalisme di dalam Iran atau menuntut otonomi lebih luas secara terpisah dari negara Iran. 

Di tengah kebangkitan protes nasional dan tekanan internasional terhadap hak asasi, dinamika politik Kurdi di Iran dipandang tidak terpisahkan dari masa depan politik negara secara keseluruhan. 

Perjuangan Kurdi di Iran menunjukkan dilema antara berusaha bekerja dalam sistem yang represif dan memilih jalur oposisi yang lebih radikal—dua pendekatan yang terus bersinggungan dan berubah sesuai kondisi politik nasional. 

Di ujungnya, politik Kurdi di Iran bukan hanya sekadar perjuangan etnis minoritas, tetapi juga bagian dari perdebatan lebih luas tentang demokrasi, federalisme, dan hak asasi di Iran. 

Perjalanan politik ini masih jauh dari tuntas, dengan tantangan struktural dan hukum yang terus menguji ketahanan gerakan Kurdi dalam kancah politik Iran kontemporer. 

Baca selanjutnya